skip to main content

Teori dan Praktik Berkontrak dengan Penyedia Kerja Sama Operasi (KSO) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

*Ajik Sujoko  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:
Abstract

In the practice of Government Goods / Services Procurement (PBJP), especially in construction services known as Operational Cooperation (KSO). KSO is interesting to discuss in PBJP because many large-scale government projects undertaken by providers with KSO and KSO are allowed according to PBJP regulations. However, in the practice of KSO in PBJP there is no uniformity or standard form of KSO what should be done in practice until the issuance of Perpres number 16 of 2018. Based on the application of contracting with KSO providers, it can be seen that the tendency to apply a combination of the characteristics of the form of KSO Administration and KSO Non-Administration. As a KSO that is commonly used in PBJP which has various applications in practice.


 

Abstrak

 

Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), khususnya dalam jasa konstruksi dikenal Kerja Sama Operasi (KSO). KSO menarik untuk didiskusikan dalam PBJP karena banyak proyek skala besar pemerintah yang dikerjakan oleh penyedia yang ber-KSO dan KSO diperbolehkan menurut peraturan PBJP. Namun demikian, dalam praktik KSO di PBJP terdapat belum ada keseragaman atau bentuk baku KSO harus seperti apa dalam praktiknya sampai terbitnya Perpres nomor 16 Tahun 2018. Berdasar  penerapan berkontrak dengan penyedia KSO dapat dilihat bahwa kencenderungan menerapkan gabungan dari ciri-ciri bentuk KSO Administrasi dan KSO Non Administrasi. Sebagai KSO yang biasa dipakai dalam PBJP yang memiliki beragam penerapan dalam prakteknya.

 

Fulltext View|Download
Keywords: Joint Operation, Government Procurement of Goods/Services

Article Metrics:

  1. Ajik Sujoko, Permasalahan Subkontrak Pada Pekerjaan Konstruksi di Pemerintah, Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 3, August 2019
  2. Eka Suci Mauliyani, Ahmadi Miru, Nurfaidah Said, Kedudukan Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Dalam Hukum Perusahaan Di Indonesia, Analisis, Desember 2013, Vol.2 No.2 : 193 – 200
  3. Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013, Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ED PSAK 66 Pengaturan Bersama, Jakarta, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
  4. Norsyakilah Romeli, Faridah Muhamad Halil, Faridah Ismail, Ani Saifuza Abd Shukor, Economic Challenges in Joint Venture Infrastructure Projects: Towards Contractor’s Quality of Life, Procedia - Social and Behavioral Sciences 234 ( 2016 ) 19 – 27
  5. Almaududi, Apa yang Dimaksud Dengan Kerjasama Operasi (KSO)?, https://almaududi.com/2019/01/05/apa-yang-dimaksud-dengan-kerjasama-operasi-kso/, diunduh tanggal 16 Desember 2019, jam 11.26 WIB
  6. Bimo Satryo N, Jordan Sitorus, Nur Hidayah, Tugas Pelaporan Korporat PSAK 66 Operasi Bersama, https://www.academia.edu/13639718/PSAK_66, diunduh tanggal 17 Desember 2019, jam 12.27 WIB
  7. Dwi Martani, Pengaturan Bersama PSAK 66, https://staff.blog.ui.ac.id/martani/2018/03/15/pengaturan-bersama-psak-66/, diunduh tanggal 16 Desember 2019, jam 12.15
  8. Istutik, Bentuk Joint Venture dalam PSAK 12 (Revisi 2009), http://blog.stie-mce.ac.id/istutik/2012/02/29/bentuk-ventura-bersama-dalam-psak-12-revisi-2009/, diunduh tanggal 18 Desember 2019, jam 10.38 WIB
  9. Joint Operations and Joint Venture: IFRS 11/PSAK 66, Konsep, Struktur, Akuntansi dan Perpajakan di Indonesia, https://futurumcorfinan.com/wp-content/uploads/2015/11/Joint_Venture_training_syllabus_Futurum_Corfinan-for-public.pdf, diunduh tanggal 16 Desember 219, jam 09.48 WIB
  10. Syarat, Tata Cara dan Dasar Hukum Kemitraan KSO, https://www.pengadaan.web.id/2017/11/syarat-tata-cara-dan-dasar-hukum-kemitraan-kso.html, diunduh tanggal 16 Desember 2019, jam 13.53 WIB
  11. Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
  12. Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  13. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
  14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia
  15. Wawancara, Danar, PPK Universitas Tidar, 5 Desember 2019 melalui WhatsApp
  16. Wawancara, Mandar Trisno Hadisaputra, Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 21 Nopember 2019 melalui Whats App
  17. Wawancara, Heri Suroso, Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 21 Nopember 2019 melalui Whats App
  18. Wawancara, Much Sakdudin, PPK Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabuaten Pemalang , 21 Nopember 2019 melalui Whats App
  19. Wawancara, Muhammad Nur Yahya, Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 21 Nopember 2019 melalui Whats App

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2021-11-30 05:30:05

No citation recorded.