DOI: https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.476-492

Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi i Badan Pertanahan Nasional

*Mira Novana Ardani  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Abstract

 

Based on MPR Decree No.IV / MPR / 1978, a policy on land affairs, known as the chess discipline in the land sector, was published in Presidential Decree Number 7 of 1979, one of which included land administration discipline. How to conduct an orderly administration of land affairs to support the implementation of the authorities, duties, and functions of the National Land Agency. This study uses normative juridical methods. Administration of Land Affairs to support the implementation of the authority, duties, and functions of the National Land Agency by using a computerized system of land activities, which is an electronic system.

 

Keywords: Administrative order, Land Affairs, National Land Agency

 

Abstrak

Atas dasar Tap MPR No.IV/MPR/1978, dikeluarkan kebijaksanaan bidang pertanahan yang dikenal dengan catur tertib bidang pertanahan sebagaimana dimuat dalam Keppres Nomor 7 Tahun 1979, salah satunya meliputi tertib administrasi pertanahan. Bagaimana cara menyelenggarakan tertib administrasi bidang pertanahan untuk menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas, dan fungsi Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan untuk menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas, dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dengan cara menggunakan sistem komputerisasi kegiatan pertanahan yang merupakan sistem elektronik.

 

Kata kunci: Tertib administrasi, Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional

 

Fulltext View|Download

Article Metrics:

Article Info
Section: Research Article
Language : ID
Recent articles
Prinsip Persiapan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Tinjauan Yuridis Mengenai Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Prinsip Good Corporate Governane dalam Pengelolaan Pungutan Sumbangan Pihak Ketiga Pada Perum Perhutani Jateng More recent articles
  1. Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2008
  2. https://id.wikipedia.org/wiki/Digital, diakses 22 Oktober 2019
  3. Made, I, Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Denpasar, Kencana, 2015
  4. Murad, Rusmadi, Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek, Jakarta, Mandar Maju, 2013
  5. Patriot Ginanjar S,Bambang Sudarsono,Bandi Sasmito, Kajian Efektivitas Pemanfaatan Sistem Geokkp Untuk Penerbitan Sertipikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, Jurnal Geodesi Undip, April 2014, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014
  6. Samun Ismaya, Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
  7. Setiawan, Yudhi, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, Imam Ropii, Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertanahan), Jakarta, Rajawali Pers, 2017
  8. Soekanto, Soerdjono, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994
  9. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan 3, Jakarta, Universitas Indonesia (UI Press), 1986
  10. Suci Ratnawatia, Dana Indra Sensuseb, Riri Satria, Strategi Manajemen Perubahan Implementasi TIK Pada Badan Pertanahan Nasional RI (Studi Kasus Komputerisasi Kantor Pertanahan), Studia Informatika: Jurnal Sistem Informasi, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2012, hlm. 1-10, p-ISSN 1979-0767

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.